Kedaulatan Laut dan Ekspor Ikan, Benarkah Turun?

"Bukan lautan, hanya kolam susu, kain dan jala untuk cukup menghidupimu..."

Masih terngiang-ngiang lirik lagu Grup Koes Plus yang dilagukan puluhan tahun lalu. Saat itu masih di duduk di bangku SD, media populer hanya radio dan pemutar musik, Tape Recorder. 

Masa itu saya tak paham makna lirik lagu tersebut, setelah menginjak kampus baru memahaminya Indonesia ternyata kaya sekali dengan sumber daya alam, terutama lautan.

Bisa dibayangkan, mengeruk hasil alam paling mudah adalah di lautan, dibandingkan SDA lainnya. Dengan alat sederhana saja seperti kail,  mampu untuk mengambil hasil laut. 

Apalagi dengan alat - alat raksasa, seperti kapal - kapal penangkapan ikan berkapasitas ribuan GT. Tentu hasil yang didapatkan berlipat - lipat dari modal kerjanya.

Laut  memanjakan kita dengan reproduksi ikan dan biota lainnya yang sangat besar. Tentu ada syaratnya, hewan - hewan laut tersebut nyaman dengan lingkungan di mana mereka hidup. 

Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Moratorium penangkapan ikan oleh kapal - kapal asing adalah bagian upaya menjaga ekosistem dan habitat laut kita tetap kondusif bagi ikan dan biota laut lainnya.

Hasil dari keputusan tersebut cukup menggembirakan, stok ikan kita berdasarkan hitungan KKP cukup besar. Pada tahun 2017 tercatat 12,54 juta ton. Setiap 2 tahun terus meningkat, 2013 stok ikan 7,31 juta ton, 2015 9,93 juta ton (data presentasi KKP di FMB 9, 19/01/2018).

Meskipun jumlah kapal yang beroperasi mengalami penurunan pasca-moratorium, namun produksi ikan nasional terus mengalami peningkatan. Angka produksi nasional dari 5,7 juta ton pada 2013 meningkat menjadi 6 juta ton pada 2014, dan 6,1 juta ton pada 2015. 

Belakangan di media sosial dan mainsteam di ramaikan dengan berita bahwa ekspor ikan kita turun,  lalu beberapa pembantu Presiden melontarkan gagasan agar Menteri KKP menghentikan penenggalaman kapal ikan asing. Puncaknya demonstrasi nelayan pengguna alat tangkap "cantrang".

Awal tahun 2018, KKP mendapatkan kado luar biasa dari publik berkait polemik data penurunan harga ekspor.

Benarkah demikian ?

Menurut paparan Dirjen Penguatan Daya Saing KKP, Nilanto Prabowo, kencenderungan ekspor ikan nasional menunjukan peningkatan dalam 3 tahun terakhir.

Dengan adanya pusat bisnis di pulau-pulau terdepan Indonesia, tren ekspor menunjukkan peningkatan dari USD3,94 miliar pada tahun 2015 menjadi USD4,17 miliar pada 2016, dan diprediksi kembali meningkat menjadi USD4,30 miliar pada 2017.

"Turunnya nilai ekspor ikan tidak sema jenis produk ikan, tapi untuk kode HS 0308 ", ujar Nilanto Prabowo.

Apabila merujuk nomenklatur tarif, produk ikan termasuk dalam Hamornised System (HS) No. 03. Sistim penomoran ini mengacu pada World Customs Organization (WCO) yang terbagi atas :

• 0301 : Ikan hidup
• 0302 : ikan segar atau dingin
• 0304 : filet ikan dan daging ikan segar, dingin
• 0305 : ikan kering, asin, asap, dll
• 0306 : Crusacea hidup, segar, siap makan
• 0307 : Mollusc hidup, segar, siap makan
• 0308 : Invertebrata Akuuatik selain Mollusc dan Crustacean 

Penurunan di Kode Tarif HS 0308 mempengaruhi kinerja produk perikanan secara umum. Sedangkan produk ikan dari jenis Tuna, Cakalang, Udang, Kepiting cenderung meningkat. Pekerjaan rumah bagi KKP untuk meneliti mengapa produk ikan kategori HS 0308 bisa turun.