Antrian Pasien di RS Pemerintah
Suatu ketika ayah mertua tiba - tiba jatuh pingsan ketika beribadah di gereja, kami anak - anaknya bergegas membawa ke sebuah rumah sakit milik pemerintah di seputaran Cawang, Jakarta Timur. Riwayat penyakit ayah mertua cukup gawat, ada jantung dan stroke plus kelemahan fisik karena usia sudah berkepala delapan. Lengkap sudah, untunglah ayah mertua pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga kami tak cemas bila terjadi hal - hal yang tak diinginkan seperti saat itu. Setibanya di RS, kami membawa ayah mertua ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), meski harus mengantri cukup lama, hari itu hari Minggu, petugas medis di IGD tidak semua masuk. Kebetulan hari itu calon pasien di UGD cukup banyak, dan petugas medis terlihat cukup kewalahan menangani pasien.
Giliran ayah mertua tiba, setelah di-observasi oleh dokter jaga yakni dokter umum dan spesialis penyakit dalam dinyatakan bahwa ayah mertua perlu penanganan lebih lanjut oleh dokter sub spesialis penyakit dalam. Disinilah persoalan muncul, rumah sakit sebesar itu ternyata tak memiliki dokter yang dibutuhkan. Menurut petugas medis di IGD, ayah mertua akan dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki dokter dengan kompetensi yang diperlukan. Buat saya pribadi tak masalah, saya pikir mudah mencari rumah sakit rujukan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Sesuai saran petugas IGD, kami bisa mencari rumah sakit sendiri untuk perawatan lebih lanjut ayah mertua kami, dan petugas itu menerbitkan surat rujukan buat kami. Selain itu, sang petugas juga menyarankan bila kami sabar akan membantu mencarikan RS yang sesuai lewat jalur mereka. Awalnya saya optimis, daripada menunggu pihak UGD mencarikan, kami mencari sendiri dengan mendatangi rumah sakit pemerintah terdekat. Mulai dari RS milik Pemda DKI Jakarta, RSPAD, RSCM, RS Carolus, RS Hermina Jatinegara, ternyata tak satu pun bisa menerima ayah mertua dengan berbagai alasan.
Alasan pertama tidak ada dokter sub spesialis di RS tersebut, kedua kuota rawat inap untuk pasien KIS penuh dan masih banyak yang antri, ketiga dokter sub spesialis di RS tersebut tidak masuk dalam daftar dokter BPJS. Hampir setengah hari kami mencarikan RS untuk rawat inap mertua kami, tapi tanpa hasil, alhasil kami merelakan ayah mertua kami diinapkan sementara di ruang rawat sementara IGD RS tadi. Sampai keesokan harinya pun kami tidak mendapatkan kepastian RS yang bisa menampung ayah mertua kami, akhirnya kami putuskan ayah mertua dipindahkan ke RS Swasta dengan biaya sendiri. Untunglah selama di UGD semua biaya ditanggung oleh BPJS sehingga kami sedikit lega.
Dari pengalaman ini, saya sempat berpikir kalau di kota sebesar Jakarta saja begitu sulit mencari RS yang lega kuota untuk pasien KIS - BPJS, bagaimana di daerah - daerah lain. Suatu informasi menurut saya penting, di komputer petugas IGD diinformasikan ada kuota untuk pasien KIS-BPJS ketika didatangi ternyata tidak ada kuota, seperti yang terjadi di RSCM. Petugas GERMAS dari Kemenkes yang berada di meja penerimaan pasien pun menginformasikan ruang rawat inap untuk pasien Universal Health Care (UHC) / KIS di RS pemerintah itu pasiennya antri dari berbagai rujukan RS.
Rujukan Online BPJS
Ketika mengikuti diskusi dengan Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS di sebuah Cafe di kawasan Jakarta Timur tentang program terbaru dari BPJS "Rujukan Online", saya teringat dengan pengalaman saya di atas. Saat itu saya mengalami hari yang menjengkelkan karena tidak kepastian informasi soal RS yang bisa menampung ayah mertua kami meski kami sudah mendapatkan surat rujukan dari RS asal. Ternyata tak semudah seperti booking tiket pesawat atau kamar hotel yang akurat yang jarang meleset datanya antara data di layar komputer dengan data di lokasi.
Sebelum ada rujukan online ini mencari RS rujukan seperti mencari jarum jatuh di jerami, semoga lewat sistim rujukan ini masyarakat atau pasien BPJS dimana pun berada lebih mudah mendapatkan ruang rawat inap. Menurut Maya Amiarny Rusady, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, rujukan online adalah solusi pagi pasien BPJS untuk mendapakan rumah sakit sesuai rujukan.
Keunggulan sistim rujukan online adalah, pertama : pasien tak perlu membawa kartu BPJS saat datang ke RS Rujukan cukup menunjukan E-KTP dari pasien, kedua : pelayanan lebih cepat karena data pasien sudah terekam di sistim data RS setempat termasuk rekam medis pasien. ketiga : pasien mendapatkan kepastian RS untuk pengobatan dan rawat inap, tidak seperti pengalaman saya.
Menurut Maya dalam acara Halal Bihalal dengan awak media dan blogger itu, saat ini BPJS sudah menggandeng 20.975 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.367 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), kabar baiknya bagi pasien BPJS saat sudah 18.737 FKTP terhubung dengan jaringan komunikasi data sistim rujukan online.
Semoga terobosan ini dapat mengurangi antrian pasien yang mencari RS rujukan.
Artikel juga dipublish di Kompasiana.com
---------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultasi Managemen Media Sosial untuk Perusahaan, Lembaga, Individu, Managemen Media Sosial, Kampanye di Media Sosial, Hub kami di WA 0813 11 456 834
Labels: advertorial
