Pemda DKI Jakarta siap - siap menggelar operasi yustisi paska Lebaran, sebuah rutinitas tiap tahun setelah Hari Raya Idul Fitri. Tujuan operasi ini salah satunya adalah menertibkan data kependudukan penghuni ibukota Jakarta. Gelombang perpindahan penduduk dari daerah ke Jakarta memang ditengarai cukup besar paska arus mudik dibandingkan periode reguler. Pertanyaannya, seberapa efektif operasi KTP menekàn atau menghambat laju urbanisasi ke Jakarta? Hingga saat ini baik Pemda DKI Jakarta maupun Pusat belum menemukan solusi yang jitu soal ini, entàh siaoa gubernur dan presiden yang berkuasa.
Persoalan demi persoalan dampak langsung dan tidak langsung gelombang urbanisasi ini tiap tahun jelas menguras APBD DKI Jakarta. Karena beban biaya sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan akan naik sejalan pertambahan penduduk. Jakarta 2 tahun lagi sarana dan prasarana diprediksi kian membaik dengan dengan beroperasinya monorail, commuter line dan busway yang akan diintegrasikan. Mau tidak mau akan menjadi magnet tersendiri bagi para pendatang untuk menikmati fasiltas canggih di Jakarta, dimana di daerah mereka mungkin bisa terealisasi puluhan tahun mendatang.
Bertambahnya jumlah pendatang di Jakarta pasti menimbulkan dampak sosial yang tidak kecil, luas Jakarta tidak bertambah sedangkan jumlah para pendatang lebih banyak daripada prasarana yang tersedia. Pokoknya kompleks masalahnya, mungkin Pemda DKI, Pusat sudah punya data dan kajian yang lebih komprehensif. Salah satu daya tarik paling kuat ibukota dari dulu hingga kini adalah lapangan kerja, dari lulusan SD sampai PT. Kalau ditarik ke masa lampau, dengan mudah disimpulkan karena kesalahan kebijakan pembangunan yang sentralistis dengan metode "trickle down effect", atau prinsip tetesan ke bawah.
Akhirnya seperti saat ini dampaknya, yang maju hanya daerah - daerah tertentu. Sehingga banyak timbul " gap" antara dua daerah yang bertetangga, tidak usah jauh - jauh antara Prop DKI Jakarta dengan Prop Banten, dimana ketersediaan listrik di Jakarta sudah merata, apakah di Banten juga demikian, apalagi yang jauh dari ibukota, kesenjangan makin tinggi. Dalam tempo 20 tahun ke depan, belun tentu ada perubahan radikal dalam soal urbanisasi selama kue - kue ekonomi masih terpusat di Jakarta. Kemudian solusi seperti yang bisa diharapkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi ledakan populasi di Jakarta? Saya berharap pemerintah bisa memaparkan ke publik, bukan ikutin budaya penertiban KTP tiap tahun.
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/sigitbc/mencari-solusi-ledakan-gelombang-urbanisasi-paska-mudik_57815b6fae927321048b4572Labels: sosial
