Apakah Anda Termasuk Kelompok Miskin, Ini Jawabannya

Kemiskinan menjadi tema perbincangan yang seksi, apalagi di tahun politik saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan ini melaporkan bahwa angka kemiskinan nasional turun. namun tak semua pihak mengamininya. Buat saya adalah soal bagaimana kita melihat dan menyikapi rilisan hasil penelitian dari BPS itu.

Sedikit menengok kebelakang, pada masa krisis keuangan 1998 banyak orang tiba - tiba jatuh miskin, inflasi dan PHK besar - besaran sejumlah industri padat karya membuat daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari turun drastis. Dampaknya banyak orang kehilangan penghasilan ditambah melambungnya harga - harga kebutuhan pokok akibat menguatnya US Dollar terhadap Rupiah. Nilai US Dollar saat itu menguat sampai 400 % dalam waktu singkat, tentu menimbulkan kekacauan banyak perusahaan yang bertransaksi dengan mata uang Amerika Serikat ini.

Soal kemiskinan begitu kompleks, kategori miskin tak sebatas dilihat dari apa yang kasat mata, banyak faktor apakah seseorang atau kelompok bisa dianggap miskin ?

Beberapa waktu lagu sempat heboh di media massa saat orang tua calon murid berduyun - duyun membuat Surat Keterangan Tidak Mampu ( SKTM) agar sang anak dapat kursi di Sekolah Negeri. Akhirnya terbongkar bahwa surat - surat tersebut banyak tidak sesuai fakta. Para orang tua murid yang membuat SKTM tersebut menurut definisi miskin dari BPS atau Bank Dunia bukan golongan orang tidak mampu atau miskin. Wajar bila banyak orang mempertanyakan kevalidan proses pembuatan SKTM tersebut.


Standar Kemiskinan Indonesia

Setiap negara mempunyai indikator berbeda untuk mengkategorikan seseorang atau kelompok orang masuk dalam daftar orang miskin sehingga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bagaimana BPS mendefinisikan indikator kemiskinan di Indonesia? Menurut situs BPS, ada 14 indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari rumah tangga, bila ada 9 indikator melekat pada sebuah rumah tangga, maka yang bersangkutan masuk kelompok miskin. Berikut 14 indikator kemiskinan dari BPS :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Indikator ini yang dipakai oleh Kementerian Sosial sebagai dasar memberikan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Kemensos bergerak berdasarkan ukuran dari BPS dan hasil survei dari BPS dan verifikasi dari Pemerintah Daerah. Peran Pemda dalam pengentasan kemiskinan sangat penting, di era otonomi daerah, Pemda mempunyai kewenangan besar dalam mengelola semua sumber daya di daerah, termasuk persoalan kemiskinan.


Upaya Pengentasan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan menjadi tema klasik, di setiap rezim mendapat jatah persoalan ini, namun bila tak terkelola dengan baik bisa membuat jatuh sebuah pemerintahan. Di akhir rezim Orde Lama, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi berat terlepas dari persoalan politik akhirnya membuat Presiden Soekarno jatuh, demikian juga pada rezim Orde Baru. Menurut catatan BPS, paska runtuhnya Orde Baru (Orba) tahun 1999, angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka tertinggi, dan hasil survei BPS per Maret 2018 angka kemiskinan di Indonesia hanya satu digit. Padahal berdasarkan survei BPS per September 2017, angka kemiskinan kita masih dua digit, yakni 10,12 persen kini menjadi 9,82 persen atau setara dengan 25,95 juta orang.

Jumlah tersebut setara dengan jumlah 3 provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Utara (14,510,668), Sumatera Barat (5,366,763), dan Aceh (5,046,182) bila digabung jumlahnya kurang lebih 25 juta orang. Bagaimana pemerintah mengelola program pengentasan kemiskinan ?


Pada era pemerintah SBY dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemerintah Joko Widodo pun juga memiliki program serupa yakni Program Keluarga Harapan (PKH), dan untuk pembiayaan pendidikan keluarga miskin atau kurang mampu diluncurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan penyempurnaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan program pemberdayaan lainnya.

Menurut Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Fakta Penurunan Angka Kemiskinan", adalah :

Pertama, substansi kebijakan dan program pemerintah yang didasarkan pada cita-cita kemerdekaan, amanat konstitusi, dan visi-misi Nawacita Pemerintah.

Kedua, ada sinergitas pemerintah dan lembaga-lembaga negara, antarkementerian dan antarlembaga pemerintah (BULOG, HIMBARA, TVRI, dan sebagainya).

Ketiga, pola kepemimpinan Presiden Jokowi yang langsung turun ke lapangan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional berjalan secara baik dan efektif.

Lepas dari itu, kabar penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit perlu disambut gembira meski pemerintah harus berupaya keras mengentaskan 25 juta orang yang masuk kategori miskin, bukan angka sedikit. Selain itu, mempertahankan kelompok miskin yang naik kelas agar tidak jatuh lagi juga tak kalah penting, menurut Bambang Brojonegoro di forum sama mereka inilah yang disebut "rentan miskin", bisa karena pengaruh dari luar atau dari diri mereka sendiri.

Menakar Dampak Ekonomi Asian Games 2018

Menteri PPN / Bappenas memaparkan Dampak Ekonomi Asian Games 2018

Olah Raga kini tak lagi sekedar sarana menyehatkan fisik, lebih dari itu kegiatan ini sudah menjadi entitas bisnis yang melahirkan bisnis dibawahnya dan menghidupkan sektor bisnis lain seperti pariwisata, transportasi, infrastruktur dan UMKM. Berdasarkan pengalaman, negara - negara yang pernah menjadi tuan rumah sebuah event olah raga internasional melahirkan ikon - ikon baru di negara bersangkutan. Tak usah jauh - jauh, ketika Indonesia menjadi tuan rumah (host) Asian Games 1962, di kota Jakarta hadir Stadion Senayan, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi kini masuk dalam Jakarta City Planning yang masih dimanfaatkan hingga sekarang.

Di negara Asia, Korea Selatan adalah negara yang paling banyak menjadi tuan rumah event olah raga internasional, tercatat Olimpiade Musim Panas (19880, Asian Games (1986, 2002,2014), Kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola (2002), Olimpiade Musim (2018). Secara strategis negeri Ginseng cerdas mengelola kegiatan ini untuk memberikan imbal balik bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Tak heran bila kini Koreal Selatan menjadi salah negara tercepat pertumbuhan ekonominya, menduduki 12 negara dengan terbesar di dunia. Tak hanya itu julukan sebagai "Macan Asia" juga melekat mengingat keberhasilan negara tersebut membangun industri otomotif dan telekomunikasi dalam berskala global.


Secara umum, dampak event olah raga internasional terbagi dua, yakni secara langsung dan tak langsung, Indonesia telah merasakan dampaknya ketika pertama menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962, hingga kini warisan infrastruktur-nya menjadi ikon ibukota Jakarta. Bagaimana dampak tak langsungnya ? Kehadiran wakil - wakil negara perserta Asian Games , yakni atlit dan official-nya membawa dampak tidak langsung bagi sektor pariwisata, transportasi dan UMKM. Bagaimana juga, mereka juga masuk dalam kategori wisatawan manca negara (wisman) di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus menyediakan berbagai sarana agar selama di Indonesia tidak mengalami hambatan.


Dampak Ekonomi untuk DKI Jakarta

Dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Saleh Affif, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Minggu (29/7/2018), Menteri PPN / Bappenas, Bambang Brodjonegoro memaparkan kajian lembaga tentang dampak ekonomi Asian Games 2018 bagi perekonomian domestik. Menurut Bambang dampak langsung terhadap ekonomi DKI Jakarta dapat mencapai Rp 22,0 T. Sedangkan untuk investasi konstruksi (2016-2018) Rp13,7 Triliun.Tambahan jumlah pengunjung dari luar DKI Jakarta 408.400 orang."Intinya daerah DKI Jakarta akan naik 5,76% wisman, dan wisatawan domestik 1,42%," tambahnya lagi.

Sedangkan dampak ekonomi tidak langsung DKI Jakarta yaitu akan meningkatkan PDB Jakarta sebesar 0,34% dengan nilai tambah Rp 6 Triliun."Periode 2015-2018 penambahan PDB (rill) DKI Jakarta sebesar Rp 14 Triliun yang didorong oleh peningkatan investasi , belanja pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. Masih ditambah lagi dengan penambahan jumlah kesempatan kerja selama 2015-2019 DKI Jakarta dari Asian Games sebesar 57.300 orang. Maka tambahan output ekonomi DKI Jakarta sebesar Rp 40,6 Triliun. Kemudian beberapa sektor di Jakarta yang akan terkena dampak ekonomi positif dari Asian Games adalah rekreasi dan hiburan sebesar 26,10%. Penyiaran sebesar 2,81%. Konstruksi sebesar 0,51%. Hotel naik sebesar 2,17%," papar Bambang.

Dampak Ekonomi untuk Sumsel

Lalu bagaimana Sumsel? Menurut Bambang, dampak langsung eknomi di Sumsel mencapai Rp 18,5 T. Untuk tambahan wisatwan dari luar Palembang sebanyak 175.029 orang. Karena itu wisman di Palembang akan naik 68,69%."Dengan adanya Asian games PDB Sumsel naik 0,47% atau Rp1,4 Triliun. Penambahan PDB rill Sumsel 2015-2018 sebesar Rp 4,2 Triliun. Lalu jumlah kesempatan kerja selama 2015-2019 dari Asian Games sebesar 51.500 orang dan output perekonomian Sumsel saat Asian Games bertambah Rp 11,1 Triliun. Sedangkan beberapa sektor yang akan meningkat pesat di Sumsel yaitu rekreasi dan hiburan sebesar 34,92%. Hotel sebanyak 7,57%. Konstruksi naik 1,83%.

"Dari persentase dampak ekonomi Palembang memang lebih besar dari DKI Jakarta akibat Asian Games 2018. Kita harapkan Asian games akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya," tegas bambang.

Menurutnya, sebelum pelaksanaan Asian games, promosi untuk menonton Asian Games harus diperkuat terutama di luar negeri. "Kita ingin Asian Games menjadi tontonannya orang asia. Mereka akan melihat apakah negara saya lebih superior dibanding negara lain. Ini yang mesti dijual. Kita harus memastikan untuk menjadi tuan rumah yang baik," tukasnya lagi.

Terakhir, Bambang mengingatkan bahwa pentingnya kita meningkatkan utilisasi/aset fisik paska penyelenggaraan Asian Games 2018."Langkah selanjutnya Bappenas adalah pendalaman dan penyempurnaan analisis dampak ekonomi pelaksanaan Asian Games melalui pelaksanaan survei (dilaksanakan selama Asian Games berlangung) dan pemanfaatan big data (menggunakan mobile positioning data). Selanjutnya akan kita laporkan lagi setelah pelaksanaan Asian Games berakhir," jelas Bambang menutup paparannya.


Akuntabilitas Publik


"Kenapa Bappenas secara khusus menghitung dampak ekonomi Asian Games? Ini bentuk akuntabilitas dari pemerintah kepada masyarakat. Karena sudah hampir 60 tahun Indonesia baru menjadi tuan rumah lagi sejak tahun 1962 dan Asian Games juga event internasional terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kenapa penting? Karena biasanya akan muncul infrastuktur baru, dan sejak tahun 1962 sudah bisa menjelaskan kenapa kita punya GBK Senayan dan TVRI. Itu adalah dampak dari Asian Games 1962", jelas Bambang Brojonegoro.


Kepala Bappenas yang biasa disapa Bambang itu menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya kegiatan olahraga semata. Pasti ada kesempatan kerja, usaha dan proporsi, dan penciptaan nilai tambah ekonomi. "Kita harapkan setelah Asian Games prestasi olahraga kita semakin baik, masyarakat semakin rajin untuk berolahraga, dan mudah-mudahan dalam semau aspek hidup masyarakat jadi lebih sportif," tukasnya.


Menurutnya, Asian Games ada 45 negara yang akan berpartisipasi. Lalu ada 462 pertandingan yang akan menyerap sekitar 2 juta penonton. Sedangkan perhitungan asumsi lama tinggal atlet selama 12 hari dan 12 hari untuk official. Sementara wartawan dari berbagai media nasional dan internasional selama 14 hari, dan lama tinggal wisatawan mancanegara selama 6 hari, dan wisatawan nusantara menginap setidaknya 1 hari baik yang di Jakarta maupun Palembang."Persebaran peserta dan pengunjung untuk Jakarta 70% dan Palembang 30%," papar Bambang lagi.


Bambang menjelaskan juga tahap persiapan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu adalah fase konstruksi, operasional acara, dan pengeluaran pengunjung. "Dampak langsung artinya uang dikeluarkan untuk membangun LRT Palembang itu akan dihitung sebagai dampak langsung terhadap ekonomi kota Palembang. Dari eksternal atau pengunjung itu akan dihitung dari wisman. Lalu dampak ekonomi tidak hanya dihitung secara langsung tapi juga tak langsung, atau efek menetes ke bawahnya terhadap perekonomian adalah denganmenciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki pendapatan masyarakat," jelasnya.






Bahan disarikan dari :


Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Memaksimalkan Manfaat Asian Games 2018 untuk Indonesia" bertempat di Ruang Djunaedi Hadisumarto 2-4, Gedung Saleh Afif, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Minggu (29/7/2018)

---------------------------------------------------------------------------------------------
 Konsultasi Managemen Media Sosial untuk Perusahaan, Lembaga, Individu, Managemen Media Sosial, Kampanye di Media Sosial, Hub kami di WA 0813 11 456 834

Kisah Kecil Sebelum Rujukan Online BPJS Diberlakukan, Semoga Sekarang Lebih Baik

Antrian Pasien di RS Pemerintah

Suatu ketika ayah mertua tiba - tiba jatuh pingsan ketika beribadah di gereja, kami anak - anaknya bergegas membawa ke sebuah rumah sakit milik pemerintah di seputaran Cawang, Jakarta Timur. Riwayat penyakit ayah mertua cukup gawat, ada jantung dan stroke plus kelemahan fisik karena usia sudah berkepala delapan. Lengkap sudah, untunglah ayah mertua pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga kami tak cemas bila terjadi hal - hal yang tak diinginkan seperti saat itu. Setibanya di RS, kami membawa ayah mertua ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), meski harus mengantri cukup lama, hari itu hari Minggu, petugas medis di IGD tidak semua masuk. Kebetulan hari itu calon pasien di UGD cukup banyak, dan petugas medis terlihat cukup kewalahan menangani pasien.

Giliran ayah mertua tiba, setelah di-observasi oleh dokter jaga yakni dokter umum dan spesialis penyakit dalam dinyatakan bahwa ayah mertua perlu penanganan lebih lanjut oleh dokter sub spesialis penyakit dalam. Disinilah persoalan muncul, rumah sakit sebesar itu ternyata tak memiliki dokter yang dibutuhkan. Menurut petugas medis di IGD, ayah mertua akan dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki dokter dengan kompetensi yang diperlukan. Buat saya pribadi tak masalah, saya pikir mudah mencari rumah sakit rujukan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sesuai saran petugas IGD, kami bisa mencari rumah sakit sendiri untuk perawatan lebih lanjut ayah mertua kami, dan petugas itu menerbitkan surat rujukan buat kami. Selain itu, sang petugas juga menyarankan bila kami sabar akan membantu mencarikan RS yang sesuai lewat jalur mereka. Awalnya saya optimis, daripada menunggu pihak UGD mencarikan, kami mencari sendiri dengan mendatangi rumah sakit pemerintah terdekat. Mulai dari RS milik Pemda DKI Jakarta, RSPAD, RSCM, RS Carolus, RS Hermina Jatinegara, ternyata tak satu pun bisa menerima ayah mertua dengan berbagai alasan.

Alasan pertama tidak ada dokter sub spesialis di RS tersebut, kedua kuota rawat inap untuk pasien KIS penuh dan masih banyak yang antri, ketiga dokter sub spesialis di RS tersebut tidak masuk dalam daftar dokter BPJS. Hampir setengah hari kami mencarikan RS untuk rawat inap mertua kami, tapi tanpa hasil, alhasil kami merelakan ayah mertua kami diinapkan sementara di ruang rawat sementara IGD RS tadi. Sampai keesokan harinya pun kami tidak mendapatkan kepastian RS yang bisa menampung ayah mertua kami, akhirnya kami putuskan ayah mertua dipindahkan ke RS Swasta dengan biaya sendiri. Untunglah selama di UGD semua biaya ditanggung oleh BPJS sehingga kami sedikit lega.

Dari pengalaman ini, saya sempat berpikir kalau di kota sebesar Jakarta saja begitu sulit mencari RS yang lega kuota untuk pasien KIS - BPJS, bagaimana di daerah - daerah lain. Suatu informasi menurut saya penting, di komputer petugas IGD diinformasikan ada kuota untuk pasien KIS-BPJS ketika didatangi ternyata tidak ada kuota, seperti yang terjadi di RSCM. Petugas GERMAS dari Kemenkes yang berada di meja penerimaan pasien pun menginformasikan ruang rawat inap untuk pasien Universal Health Care (UHC) / KIS di RS pemerintah itu pasiennya antri dari berbagai rujukan RS.

Rujukan Online BPJS
Ketika mengikuti diskusi dengan Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS di sebuah Cafe di kawasan Jakarta Timur tentang program terbaru dari BPJS "Rujukan Online", saya teringat dengan pengalaman saya di atas. Saat itu saya mengalami hari yang menjengkelkan karena tidak kepastian informasi soal RS yang bisa menampung ayah mertua kami meski kami sudah mendapatkan surat rujukan dari RS asal. Ternyata tak semudah seperti booking tiket pesawat atau kamar hotel yang akurat yang jarang meleset datanya antara data di layar komputer dengan data di lokasi.

Sebelum ada rujukan online ini mencari RS rujukan seperti mencari jarum jatuh di jerami, semoga lewat sistim rujukan ini masyarakat atau pasien BPJS dimana pun berada lebih mudah mendapatkan ruang rawat inap. Menurut Maya Amiarny Rusady, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, rujukan online adalah solusi pagi pasien BPJS untuk mendapakan rumah sakit sesuai rujukan.

Keunggulan sistim rujukan online adalah, pertama : pasien tak perlu membawa kartu BPJS saat datang ke RS Rujukan cukup menunjukan E-KTP dari pasien, kedua : pelayanan lebih cepat karena data pasien sudah terekam di sistim data RS setempat termasuk rekam medis pasien. ketiga : pasien mendapatkan kepastian RS untuk pengobatan dan rawat inap, tidak seperti pengalaman saya.

Menurut Maya dalam acara Halal Bihalal dengan awak media dan blogger itu, saat ini BPJS sudah menggandeng 20.975 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.367 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), kabar baiknya bagi pasien BPJS saat sudah 18.737 FKTP terhubung dengan jaringan komunikasi data sistim rujukan online.

Semoga terobosan ini dapat mengurangi antrian pasien yang mencari RS rujukan.

Artikel juga dipublish di Kompasiana.com


---------------------------------------------------------------------------------------------
 Konsultasi Managemen Media Sosial untuk Perusahaan, Lembaga, Individu, Managemen Media Sosial, Kampanye di Media Sosial, Hub kami di WA 0813 11 456 834

Laga Sadis, Blogger United Ditekuk 4-1 Lawan Celebrity FC

 Skuad "Blogger United

Sepak bola memang bahasa universal, mayoritas warga dunia menyukai olah raga sepak kaki ini demikian juga dengan blogger-blogger yang biasa merangkai kata di layar komputer. Pada kesempatan langka, sejumlah blogger diajak tanding bola dengan tim  Celebrity FC di lapangan bola Pertamina, Simprug, Jakarta Selatan. Saya sendiri tidak berani ikut, dengan alasan fisik karena sudah lama tak olah raga, takut ditandu dari lapangan.

Judika Penyanyi Eks Indonesia Idol cetak 2 gol di laga ini

Dari tim Celebrity diperkuat oleh Darius (Presenter Bola), Judika (Penyanyi), Vicky Nitinegoro (Pemain Sinetron), Rochy Putiray (Eks-Timnas Indonesia) dan karyawan dari Allianz Indonesia. Sementara "Blogger United" sebutan untuk tim dadakan ini diperkuat Zul (Kompasianer of The Year 2017) dan sejumlah alumni Allianz Junior Football Camp (AJFC). Pertandingan berjalan imbang pada menit - menit awal, kedua tim berusaha menekan pertahanan lawan, sayang skuad Blogger United lemah karena faktor fisik. Maklum, selain hobi menulis banyak juga berprofesi sebagai "ahli hisap' (perokok), tak ayal mereka keteteran mengejar bola. Untunglah tertolong alumni AJFC yang rata - rata generasi millenial dan masih aktif bermain bola. Bila tak ada mereka, skor bisa melambung tak terkontrol mirip sepak bola gajah.

Meski durasi pertandingan ini tak seperti laga profesional yakni 45 menit per babak, tapi sejumlah blogger terlihat kepayahan setelah mencoba berlari - lari di bawah terik matahari menjelang jam 3 sore itu. Satu - satu persatu blogger melambaikan "handuk putih" minta diganti, penggantinya pun juga tak lama minta diganti lagi. Bagus juga, semua blogger yang ikut acara itu bisa dapat giliran, meski alasan utama karena teman - teman blogger nafasnya "ngos-ngosan".

Apakah teman - teman blogger mencetak gol ? Bagaimana mau melesakan bola ke gawang lawan, mengejar bola saja nafasnya "Senin - Kamis", skor untuk skuad blogger dicetak oleh Erick, alumni AJFC. Pencetak gol Celebrity FC antara lain Penyanyi Indonesia Idol, Judika sukses mencetak 2 gol dan Presenter bola, Darius dengan 1 gol. Tak mengapa, toh hanya untuk selebrasi saja, yang utama teman - teman blogger sudah ikut berpartisipasi mendukung program pembibitan pemain sepak bola usia dini lewat program Allianz Junior Football Camp (AJFC) 2018. Tahun ini hasil seleksi dari program ini telah menetapkan 9 anak berbakat untuk dikirim ke Bangkok dan Jerman untuk mengikuti "Camp" dari pelatih Bayern Muenchen.

Saya dipinggir lapangan saja, takut ditandu kalo main

Seusai laga persahabatan, menariknya mendengar keluhan teman - teman blogger tentang fisiknya gegara tanding dadakan itu, aneka keluhan fisik diumbar bahkan sampai di WAG juga masih curhat soal ini. Not bad-lah hasilnya untuk skuad dadakan meski agak sadis ditekuk dengan skor 4-1 oleh Celebrity FC.